Buruh tolak UMK Kabupaten Bekasi 2018 Rp3,8 juta

Cikarang Pusat – Buruh menolak besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bekasi yang diputuskan dalam rapat Dewan Pengupahan sebesar Rp 3.837.939 melalui jalan pemungutan suara pada Kamis (09/11). Pemungutan suara itu dimenangkan pihak pengusaha setelah kaum buruh memilih mengundurkan diri.

Perwakilan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bekasi, Amier Mahfouz mengatakan pihaknya memilih mengundurkan diri karena UMK diputuskan dengan cara pemungutan suara atau voting. Sebab, voting dinilai telah melemahkan posisi buruh. Buruh tidak lagi memiliki kekuatan karena dalam voting itu Pemkab Bekasi justru dinilai berkoalisi dengan pengusaha.

ADVERTISEMENT

“Pemilik suara dalam voting itu kan 25 yang terdiri dari pemerintah 8 suara, pengusaha 8 suara, buruh 8 suara dan akademisi 1 suara. Ketika ditetapkan melalui voting, jelas itu upaya menjegal kami. Maka kami memilih mengundurkan diri, karena jelas suara kami kurang, pemerintah memilih berkoalisi dengan pengusaha,” kata dia.

Selain mengundurkan diri, ucap Amir, buruh pun menolak menandatangi berita acara voting. Namun begitu, dalam notulensi rapat dicantumkan bahwa buruh menolak voting dan tetap mengajukan kenaikan UMK sebesar Rp 650.000. Dikatakan Amir, dari notulensi, pihaknya akan mengajukan kenaikan UMK ke Dewan Pengupahan Provinsi.

Baca Juga:   Kebudayaan pada Penduduk Masyarakat Perkotaan yang Dinamis

“Pada notulensi rapat itu kan dicantumkan bahwa buruh menolak voting dan tetap mengajukan kenaikan Rp 650.000. Nah dari notulensi itu kami akan sampaikan ke Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat untuk dibahas. Dewan Pengupahan Provinsi kan nanti memberi rekomendasi ke Gubernur sebelum ditetapkan, apakah UMK hasil voting atau ajuan kami. Kami harap Gubernur mau mengubah dan memilih ajuan yang kami berikan,” kata dia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Efendi Yahya mengatakan, UMK Kabupaten Bekasi 2018 sudah ditetapkan melalui jalan pemungutan suara atau voting setelah mengalami kebuntuan melalui opsi berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015.

“Sudah ditetapkan melalui pemungutan suara berdasarkan PP nomor 78 tahun 2015 sebesar Rp 3.837.939” katanya seperti dikutip dari Pikiran Rakyat.

Baca Juga:   Jadilah Pengguna Media Sosial yang Cerdas dengan 5 Tips Ini

Besaran tersebut naik Rp307.501 dari UMK Kabupaten Bekasi tahun 2017 semula Rp 3.530.438. Kenaikan ditentukan dari nilai inflasi sebesar 3,72% ditambah Produk Domestik Bruto 4,99%.

“Sesuai ketentuan, hasil rapat akan dikirimkan ke provinsi untuk ditetapkan oleh gubernur,” tambahnya.

Selanjutnya hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi akan dikirimkan ke Provinsi Jawa Barat untuk kemudian ditetapkan dalam UMP Provinsi Jawa Barat 2018 yang disahkan oleh Gubernur Jawa Barat pada 21 November 2017.

ADVERTISEMENT

Media Alternatif bagi masyarakat Indonesia dengan menyatukan TV/Radio/News/Online Shop yang berisi berita/artikel/opini/produk seputar masyarakat urban/perkotaan. UrbanBlitz® independen tidak berafiliasi dengan lembaga, instansi, kelompok & golongan tertentu.

Leave a Reply