Ironi Kesewenang-wenangan Perusahaan Monopoli

Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT. PLN (Persero) di Kabupaten Banyuwangi, sangatlah berbenturan dengan rasa keadilan masyarakat maupun norma dan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.

Kejadian yang harus menimpa Hotel dan Restoran Kumala yang beralamatkan di Jalan Monginsidi No 6 Kel. Tukangkayu Banyuwangi, sekitar siang hari tanggal 03 Desember 2018 petugas dari PT. PLN (Persero) Banyuwangi yang mengaku dari Tim P2TL bersama dengan dua orang aparat kepolisian Polsek Banyuwangi kota, melakukan operasi penertiban. Dan langsung melakukan pembongkaran Kwh Meter serta jaringan yang menuju Kwh Meter, dengan temuan adanya sobekan pada jaringan yang menuju Kwh Meter, dalam pesannya setelah meminta untuk menanda tangani Berita Acara, kepada pihak Hotel untuk datang ke Kantor PLN Banyuwangi guna pemeriksaan lebih lanjut di Laboratorium Tera PT. PLN Banyuwangi.

ADVERTISEMENT

Pada hari yang sama pihak Hotel langsung mendatangi PT. PLN Banyuwangi, untuk menyaksikan pemeriksaan di Laboratorium Tera, dengan hasil Kwh Meter milik Hotel dan Restoran Kumala tidak ada kerusakan atau masih dalam kondisi standard sesuai dengan ketentuan PLN, sedangkan adanya kabel jaringan yang robek, menurut petugas adanya indikasi penggunaan daya listrik secara ilegal. (sebagaimana rekaman pembicaraan terlampir)

Dalam pertemuan dengan Tim Keberatan keesokan harinya tanggal 04 Desember 2018, dijelaskan kalau robeknya kabel pada jaringan menuju Kwh Meter merupakan indikasi adanya penggunaan daya listrik secara ilegal. Pihak Hotel Kumala juga menjelaskan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 ada petugas PLN dengan mengendarai Mobil Avanza putih dengan No Pol P 1419 VH, yang diakui kebenarannya oleh Tim Keberatan. Akan tetapi petugas tersebut tidak menjelaskan hasil pemeriksaan Kwh Meter dan adanya kerusakan di kabel jaringan. Sehingga pihak Hotel Kumala juga mencurigai adanya indikasi tindakan sabotase. Sedangkan ketika dikatakan pihak Hotel Kumala tidak koperatif dengan PLN Banyuwangi yang sering melarang adanya petugas PLN Banyuwangi melakukan pemeriksaan, dijelaskan oleh pihak Hotel Kumala, kalau petugas yang tidak diperkenankan melakukan pemeriksaan tidak dilengkapi dengan surat tugas ataupun atribut yang menunjukkan sebagai petugas dari PT PLN Banyuwangi. dan dijanjikan tujuh hari sejak pertemuan dengan Tim Keberatan akan diterbitkan keputusan permasalahan di Hotel dan Restoran Kumala.

Efek dari kejadian ini, sejak tanggal 03 – 05 Desember Hotel Kumala tidak teraliri listrik, dan hal ini menurut petugas Tim Keberatan dapat mengajukan pemasangan sementara secara tertulis. Setelah melakukan pengajuan secara tertulis, datang dua pucuk surat dari PT. PLN Banyuwangi, yang isinya meminta untuk membuat pernyataan bersedia menerima keputusan dari Tim Keberatan di kemudian hari, secara tertulis dan ditanda tangani di atas materai. Sedangkan surat kedua adalah undangan untuk yang kedua ke PT PLN Banyuwangi tanggal 06 Desember 2018.

Atas pembuatan pernyataan yang sifatnya sangat merugikan ini, Hotel Kumala membuat pernyataan dengan catatan “menerima keputusan Tim Keberatan PT PLN Banyuwangi apabila memenuhi “azas Keadilan” dan kaidah serta norma hukum yang berlaku.

Dan ketika memenuhi undangan pada tanggal 06 Desember 2018, hanyalah diberitahukan untuk membayar biaya untuk kepentingan penyambungan sementara dengan jangka waktu 10 hari, dan disodori kembali surat pernyataan yang sudah dikonsepkan oleh PT PLN Banyuwangi, dan pihak Hotel Kumala menolak untuk menanda tangani Surat Pernyataan yang disodorkan, karena jelas sangatlah merugikan pihak Hotel Kumala. Karena berisi, bersedia untuk menerima dan mematuhi hasil keputusan Tim Keberatan di kemudian hari serta bersedia untuk tidak melakukan tuntutan ataupun gugatan secara hukum.

Pada tanggal 06 Desember 2018 malam hari Hotel dan Restoran Kumala dialiri kembali listrik dari PT PLN Banyuwangi secara sementara.

Pada tanggal 12 Desember 2018 Pihak Hotel Kumala berkirim surat menanyakan Keputusan yang telah dijanjikan selama tujuh hari pasca pertemuan pertama. Dan pada tanggal yang sama dikirimkan tiga pucuk surat dari PT PLN Banyuwangi, Pertama Keputusan tentang Pelanggaran III terhadap Hotel dan Restoran Kumala yang dalam ID Pelanggan tercantum atas nama pemilik lama yaitu The Liep Kwie dengan denda Rp. 207.610.083,- surat Kedua berisi perincian denda dan surat ketiga copy surat penolakan permohonan keberatan dari Pihak Kumala yang tertera tanggal 05 Desember 2018.

Sebuah kejanggalan dari tiga pucuk surat yang terakhir dari PT. PLN. Banyuwangi, yang antara lain :

  1. Copy Surat Penolakan keberatan tanggal 05 Desember 2018 dari PT PLN yang ditanda tangani Manager Area, pihak hotel kumala tidak pernah menerima. Karena memang belum pernah mengajukan secara resmi keberatan, dan Keputusan dari PT PLN baru terbit tanggal 12 Desember 2018 ;
  2. Pengenaan Pelanggaran III, yang merupakan kombinasi dari pengrusakan atau kerusakan pada Kwh Meter dan adanya penyambungan secara langsung dari jaringan PLN yang menuju ke Kwh Meter, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor No 088-Z Tahun 2016 Pasal Pasal 13 ayat (1.c) yaitu Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi ; Pasal 13 ayat (5), termasuk P III yaitu apabila APP dan instalasi listrik yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi sebagai berikut :
  • Pelanggaran yang merupakan gabungan pada P I dan P II
  • Menyambung langsung dari Instalasi PLN sebelum APP.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, nampak jelas tindakan PT. PLN Banyuwangi, sangat arogan dan sewenang – wenang. Antara lain :

  1. Membuat formulir dan meminta untuk bersedia menandatangani pernyataan yang sangatlah merugikan pelanggan ;
  2. Pengenaan Pasal Pelanggaran yang menurut tafsirannya sendiri ;
  3. Diabaikannya tata dan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia, di mana apabila mempersalahkan seseorang haruslah melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana juga dilakukan terhadap kesalahan – kesalahan yang lain, seperti pelanggaran lalu-lintas, pihak Kepolisian Lalu Lintas tidak serta merta melakukan tindakan mempersalahkan seseorang, akan tetapi tetap melalui Lembaga Peradilan untuk memutuskan ;
  4. Peraturan Direktur PT. PLN bukanlah termasuk dalam Hukum Publik;
  5. Dan berdasarkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya, tindakan sebagaimana yang dialami Hotel dan Restoran Kumala ini, banyak terjadi di masyarakat Kabupaten Banyuwangi, bahkan ditengarai dalam Tahun 2018 mencapai puluhan orang. Sebagaiman contoh yang ditemui, harus dialami juga oleh seorang pelanggan PLN yang beralamatkan di Jl Ikan Tongkol Kelurahan Kertosari Banyuwangi, sudah dua tahun ini, tidak lagi dialiri listrik, karena harus membayar denda Rp. 35 jutaan. dan tentunya banyak juga masyarakat lainnya yang mengalami hal yang sama seperti Hotel dan Restoran Kumala Banyuwangi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah selayaknya dan seharusnya para pemangku kebijaksanaan tidak dapat membiarkan, adanya ketidak adilan yang harus terjadi di masyarakat.

Khususnya untuk Kabupaten Banyuwangi, Bupati Banyuwangi sebagai pemangku wilayah, harus segera dapat melindungi warganya, dan mengundang hadirkan PT PLN serta masyarakat yang telah terkena tindakan P2TL untuk duduk bersama. Selain itu mengingat tata prosedur keputusan yang benar –benar sepihak, haruslah diusulkan pada pemerintah pusat agar permasalahan P2TL ini dapat dilakukan dengan aturan perundang – undangan yang berlaku pada umumnya dengan tetap melibatkan lembaga peradilan sebagai pemutus kesalahan.

Banyuwangi, 15 Desember 2018

Penulis,

Wahyu Naga Pratala

  • Pimpinan Redaksi Tabloid Gema Tawang Alun
  • Arsip dan data pendukung juga telah tersimpan di Tabloid Gema Tawang Alun

Foto-foto: Mapcarta.com

ADVERTISEMENT

Media Alternatif bagi masyarakat Indonesia dengan menyatukan TV/Radio/News/Online Shop yang berisi berita/artikel/opini/produk seputar masyarakat urban/perkotaan. UrbanBlitz® independen tidak berafiliasi dengan lembaga, instansi, kelompok & golongan tertentu.